Tim Kami, Tim Anda

Apakah investor asing dan mitra Indonesia dapat menjalankan usaha bersama secara sah?

Ya, melalui usaha patungan yang nyata. Investor asing memiliki saham dalam PT PMA, dan mitra Indonesia dapat memiliki saham dalam perusahaan yang sama atau menjalankan PT PMDN terpisah dalam suatu pengaturan komersial yang terdokumentasi.

Kepemilikan yang tercatat dalam akta dan dalam sistem AHU harus mencerminkan pengaturan ekonomi yang sebenarnya antara para pihak.

Pengaturan yang mencatat pemilik Indonesia sementara pihak asing mempertahankan kendali tersembunyi merupakan pengaturan nominee, yang melanggar hukum dan kini menimbulkan risiko pidana di Bali.

Tim kami menyusun struktur usaha patungan agar hak, kontribusi, perlindungan, dan ketentuan keluar dari masing-masing pihak dicatat secara akurat dan sah.

Apakah warga negara asing dapat menjabat sebagai direktur atau komisaris PT PMA?

Ya. Warga negara asing dapat diangkat sebagai direktur atau komisaris PT PMA, dan pengangkatannya dicatat dalam akta pendirian serta pada sistem AHU.

Jabatan tersebut sendiri tidak memerlukan izin kerja. Namun, direktur yang bekerja dalam operasional perusahaan di Indonesia merupakan direktur yang menjalankan pekerjaan di Indonesia, sehingga orang tersebut memerlukan RPTKA, yaitu Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan KITAS Ketenagakerjaan yang terkait dengannya.

Direktur yang menjalankan fungsi pengurusan atau pengawasan korporasi dari luar Indonesia, tanpa melakukan pekerjaan di dalam negeri, tidak memerlukan RPTKA atau KITAS Ketenagakerjaan. Namun, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diperlukan apabila timbul kewajiban perpajakan di Indonesia.

Komisaris mengawasi direksi dan dapat berdomisili di luar Indonesia.

Kami menilai terlebih dahulu apakah calon pejabat perusahaan akan melakukan pekerjaan di Indonesia, dan kami mengurus RPTKA, KITAS Ketenagakerjaan, serta registrasi perpajakan hanya apabila fungsi tersebut menjadikannya diperlukan.

Apa risiko pengaturan nominee untuk kepemilikan properti atau perusahaan?

Pengaturan nominee melanggar hukum. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, pengaturan yang mengalihkan penguasaan tanah kepada pihak asing melalui nama pihak Indonesia batal demi hukum sejak semula.

Sejak 24 Februari 2026, Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2026 menambahkan sanksi pidana, dan risikonya meluas kepada pihak asing, nominee Indonesia, setiap perantara atau fasilitator, serta penasihat yang menyiapkan atau mengesahkan dokumen.

Pihak asing dalam pengaturan nominee tidak memiliki klaim yang dapat ditegakkan atas tanah tersebut di pengadilan Indonesia.

Kami memberikan advis mengenai alternatif yang sah, yaitu Hak Pakai untuk individu dan Hak Guna Bangunan melalui PT PMA, serta membantu pemilik yang perlu merestrukturisasi posisi nominee yang sudah ada.

Bagaimana investor asing dan perusahaan dapat memperoleh tanah atau properti di Indonesia?

Tanah dengan status Hak Milik diperuntukkan bagi warga negara Indonesia, dan individu warga negara asing tidak dapat memilikinya.

Individu warga negara asing dapat mendaftarkan properti atas namanya sendiri berdasarkan Hak Pakai, yaitu Right to Use, yang dapat berlaku hingga 80 tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021.

PT PMA dapat memperoleh tanah berdasarkan Hak Guna Bangunan atau HGB, yaitu Right to Build, untuk tempat usaha dan proyeknya.

Sebelum akuisisi apa pun dilakukan, zonasi dan penggunaan yang diizinkan harus dipastikan melalui Informasi Tata Ruang (ITR), serta batas fisik, hak akses, sambungan utilitas, dan setiap beban atau hak pihak lain atas tanah tersebut harus diverifikasi.

Kami melakukan seluruh uji tuntas pertanahan secara langsung, karena pemeriksaan notaris tidak mencakup verifikasi zonasi, survei batas tanah, konfirmasi akses, atau pemeriksaan utilitas.

Kewajiban pajak dan kepatuhan berkelanjutan apa yang berlaku bagi perusahaan di Indonesia?

Perusahaan membayar pajak penghasilan badan sebesar 22 persen, mendaftar dan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) apabila peredaran usaha mewajibkannya, memotong atau memungut pajak atas pembayaran tertentu, serta menyampaikan pelaporan pajak bulanan dan tahunan.

Perusahaan dengan pendapatan tahunan di atas IDR 50 miliar menjalani audit tahunan. Kegiatan penanaman modal yang terdaftar dilaporkan kepada BKPM melalui LKPM, yaitu Laporan Kegiatan Penanaman Modal, setiap triwulan.

Perubahan korporasi terkait direksi, komisaris, pemegang saham, alamat, atau kegiatan usaha harus dicatat pada AHU dan OSS agar data perusahaan tetap selaras di seluruh sistem.

Kami mengelola registrasi pajak, pelaporan berkala, pembaruan kesekretariatan perusahaan, dan pelaporan penanaman modal, sehingga kewajiban dipenuhi sesuai jadwal dan data tetap konsisten di seluruh sistem.

Kami sudah menjalankan bisnis atau proyek di Indonesia. Apakah TraceWorthy dapat membantu melakukan regularisasi?

Ya. Banyak pelaku usaha menjalankan proyek yang sejak awal memiliki kekurangan pada status tanah, zonasi, perizinan, atau struktur kepemilikan.

Kami memulai dengan tinjauan ruang lingkup tetap yang memeriksa akta dan struktur pemegang saham, sertifikat tanah dan zonasinya berdasarkan Informasi Tata Ruang (ITR), perizinan yang tercatat dalam OSS, serta posisi perpajakan.

Tinjauan tersebut menghasilkan rencana remediasi yang menetapkan hal-hal yang perlu diperbaiki dan urutan pelaksanaannya.

Setelah proyek Anda diregularisasi, tim kami memberikan advis mengenai tahap investasi berikutnya, yaitu saat klien yang sudah ada paling sering meminta dukungan lintas negara dan ekspansi dari kami.